Tahun 2018 jadi tahun yang cukuplah repot buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dlm menjalan pekerjaan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Saat 12 bulan, KPK sudah mengadakan 30 kali operasi tangkap tangan (OTT). Paling akhir, team pengusutan tangkap petinggi di Kementerian PUPR. Dengan keseluruhan, KPK sudah menangkap 31 kepala wilayah, baik dari pengusutan ataupun peningkatan masalah.
Jumlahnya kepala wilayah yang terlilit masalah korupsi selama 2018 dipandang oleh Indonesia Corruption Watch sebab sangsi yang sampai kini dikasihkan buat beberapa koruptor kurang memberikan dampak kapok.
ICW menyebutkan rata-rata tuntutan pada kepala wilayah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cuma 7 sampai 5 tahun penjara.
Periset ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, ada banyak point penting yang dipandang mengakibatkan rendahnya tuntutan oleh KPK pada kepala wilayah yang tersandung korupsi.
Pertama, sebab terdapatnya sela dlm Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Masalah 2 serta 3 dlm UU Tipikor mengendalikan masalah kerugian negara. Tetapi intimidasi minimalnya ada yang sampai 1 tahun penjara. Jadi ada anomali dlm peraturan UU Tipikor,” kata Kurnia di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).
Lantas yang ke-2, jaksa KPK dipandang kurang memakai semua instrumen hukum untuk menuntut optimal. Dari 84 masalah kepala wilayah yang masuk pengadilan, cuma ada 16 terdakwa yang dituntut termasuk cukuplah mudah 0 sampai 4 tahun.
“Ada 9 terdakwa yang sangat mungkin dituntut optimal. Dari 84 masalah itu, cuma 11 yang dituntut berat diatas 10 tahun penjara,” tutur ia.
Tersebut 31 kepala wilayah yang diamankan instansi antirasuah:
Zumi Zola sampai Wali Kota Termuda Terlilit OTT

Memulai tahun 2018, 4 Januari 2018, KPK tangkap Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif dlm operasi tangkap tangan. Abdul Latif terima suap berkaitan pembangunan rumah sakit.
Diakhir Januari, KPK kembali menangkap kepala wilayah. Yaitu Bupati Kebumen M Yahya Fuad, Gubernur Jambi Zumi Zola, serta Bupati Halmahera Rudy Erawan. Penentuan terduga 3 kepala wilayah ini adalah sisi dari peningkatan masalah dlm masalah yang berlainan di semasing wilayah.
M Yahya Fuad adalah terduga suap Dana Alokasi Spesial (DAK) Kebumen. Sedang Zumi Zola terduga suap project di Jambi. Sesaat Rudy Erawan dijaring dlm masalah suap beberapa project di Kementerian PUPR tahun biaya 2016.
Di awalnya Februari 2018, KPK menangkap kepala wilayah yang ke lima, yakni Bupati Jombang Nyono Wiharli Suhandoko. Ia diamankan melalui operasi tangkap tangan atas pendapat suap jual beli jabatan.
Kepala wilayah ke enam terlilit masalah suap ialah Bupati Ngada Marianus Sae. Ia diamankan pada 12 Februari 2018 melalui OTT sebab ikut serta suap project di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
2 hari lalu, yaitu pada 14 Februari 2018, team pengusutan kembali mengamankan 1 kepala wilayah, yakni Bupati Subang Imas Aryumningsih. Orang politik Partai Golkar itu diamankan karena terlilit masalah suap berkaitan perizinan di lingkungan Pemkab Subang.
Esok harinya, 15 Februari 2018, giliran Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang diamankan KPK melalui OTT. Mustafa ikut serta masalah suap pada DPRD Lampung Tengah.
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra serta bekas Wali Kota Kendari Asrun ikut terjaring OTT KPK di akhir bulan Februari 2018.
Adriatma, yang didaulat menjadi Wali Kota termuda hasil Pemilihan kepala daerah 2017 itu, disangka terima suap dari pihak swasta berkaitan penyediaan barang serta layanan. Suap ia terima untuk kebutuhan ayahnya, Asrun maju jadi Cagub Sultra.
Wali Kota Malang sampai Wali Kota Blitar

Pada 16 Maret 2018, KPK mengambil keputusan Bupati Kepualauan Sula Ahmad Hidayat Mus menjadi terduga. Ahmad Hidayat jadikan terduga dari peningkatan masalah masalah korupsi pembebasan tempat Bandara Bobong pada APBD Kepulauan Sula.
5 hari lalu, yaitu 21 Maret 2018, KPK menginformasikan Wali Kota Malang Mochammad Anton menjadi terduga dari peningkatan masalah suap pada anggota DPRD Malang berkaitan bahasan APBD Malang tahun 2015.
Di bulan April, persisnya pada 10 April 2018, Bupati Bandung Barat Abu Bakar yang diamankan KPK melalui OTT. Abu Bakar didapati ‘memalak’ beberapa Kepala Dinas untuk kebutuhan sang istri maju dlm Pilbup Bandung Barat.
Akhir April 2018, KPK mengambil keputusan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa menjadi terduga suap pembangunan menara telekomunikasi. Penentuan Mustafa menjadi terduga dari peningkatan masalah.
Pertengahan Mei, KPK menangkap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dlm OTT. Dirwan ikut serta tindak pidana suap project di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan.
23 Mei 2018, giliran Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat yang terjaring OTT KPK. Agus Feisal terima suap serta gratifikasi atas proyek-proyek di Pemkab Buton Selatan.
4 Juni 2018, Bupati Purbalingga Tasdi yang tertangkap tangan tengah terima suap pembangunan Purbalingga Islamic Center. Nilai project pembangunam itu sampai Rp 22 miliar.
2 hari lalu, KPK tangkap 2 kepala wilayah sekaligus juga, yaitu Bupati Tulungagung Syahri Mulyo serta Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar. Mereka terima suap dari kontraktor bernama Bambang Purnomo.
Gubernur Aceh sampai Adik Ketua MPR di OTT KPK

Satu bulan lalu, pada 3 Juli 2018, KPK mengamankan Bupati Bener Meriah Ahmadi serta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dlm OTT. KPK tangkap Ahmadi karena memberikan suap pada Irwandi berkaitan dana otonomi spesial (Otsus) Aceh.
Pada 17 Juli 2018, KPK tangkap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dlm OTT. Pangonal dimaksud terima suap berkaitan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.
10 hari lalu, giliran Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang dijaring KPK. Adik dari Ketua MPR Zainudin Hasan itu diitangkap karena terima suap project infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan.
Pada 4 Oktober 2018, KPK menangkap Wali Kota Pasuruan Setiyono dlm operasi senyap. Setiyono disangka terima suap dari entrepreneur Muhammad Baqir berkaitan berbelanja modal gedung serta bangunan peningkatan pusat service usaha terpadu pada Dinas Koperasi serta Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.
Tujuh hari selesai tangkap Setiyono, KPK menginformasikan Bupati Malang Rendra Kresn menjadi terduga masalah pendapat suap serta gratifikasi berkaitan penyediaan fasilitas pendukung penambahan kualitas pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang. Ini adalah peningkatan masalah.
Bupati Bekasi Tersandung Suap Ijin Meikarta

Pada 15 Oktober 2018, giliran Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang diamankan KPK melalui OTT. Neneng terima suap izin project pembangunan Meikarta.
Sembilan hari sesudah mengkap Neneng, team pengusutan instansi antirasuah tangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya terima suap berkaitan jual beli jabatan di Pemkab Cirebon.
Pada 7 November 2018, KPK mengambil keputusan bekas Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan menjadi terduga suap pembanguna menara telekomunikasi di Mojokerto. Ini adalah peningkatan masalah yang telah menangkap Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa.
18 November 2018, KPK tangkap Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu dlm OTT. Ia terima suap project di dinas PUPR Pakpak Bharat.
Pada 6 Desember KPK mengambil keputusan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menjadi terduga masalah suap pada hakim PN Semarang Lasito berkaitan praperadilan masalah korupsi.
Paling akhir, pada 12 Desember 2018, KPK tangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dlm OTT. Ia dijaring karena ikut serta tindak pidana suap berkaitan dana alokasi spesial (DAK) Cianjur.